JAKARTA (Validupdate.com) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Aceh, TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan Aceh saat ini.
Menurut TA Khalid, revisi UUPA menjadi momentum penting untuk memperkuat otonomi khusus sekaligus memastikan regulasi tersebut tetap relevan dengan dinamika pembangunan dan aspirasi masyarakat Aceh.
“Revisi UUPA harus mampu menjawab kebutuhan Aceh hari ini dan ke depan,” ujar TA Khalid.
Ia mengatakan proses revisi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemerintah daerah agar hasil pembahasan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat Aceh.
Selain aspek pembangunan, TA Khalid juga menekankan revisi UUPA harus tetap menjaga semangat perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Tanpa MoU Helsinki tidak ada UUPA. Karena itu revisi harus memperkuat perdamaian yang telah dibangun bersama,” katanya.
Menurut dia, revisi yang tidak sejalan dengan semangat perdamaian berpotensi memunculkan persoalan baru di Aceh.
TA Khalid juga mengajak seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk bersama-sama mengawal proses revisi hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan daerah.
Ia berharap revisi UUPA nantinya tidak hanya memperkuat posisi Aceh sebagai daerah otonomi khusus, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas daerah secara berkelanjutan.
