VALIDUPDATE.COM, INHIL – Polres Inhil melalui Satreskrim Polres Inhil melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tugas Penyelidikan dan Penyidikan PPNS serta Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Tugas Pokok PPNS di Kabupaten Indragiri Hilir, bertempat di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Indragiri Hilir, Kompol Maitertika, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Plh Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, AKP Adam Efendi, S.E., M.H.
Agenda ini diikuti secara aktif oleh jajaran Kanit Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir beserta para peserta PPNS dari berbagai instansi lintas sektoral, meliputi Balai Kekarantinaan Kesehatan, Bea Cukai, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan/Perikanan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Camat Tembilahan.
Wakapolres Indragiri Hilir, Kompol Maitertika, S.H., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan antara Penyidik Polri dan PPNS guna mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum di tengah dinamika perkembangan regulasi terbaru.
“PPNS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas dan koordinasi yang baik antara PPNS dengan Polri, khususnya dalam fungsi koordinasi dan pengawasan, harus terus diperkuat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional, prosedural, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap materi dengan baik, aktif berdiskusi, serta menjadikan forum ini sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan materi, Plh Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, AKP Adam Efendi, S.E., M.H., menyampaikan bahwa PPNS merupakan penyidik khusus yang diakui dalam KUHAP terbaru dengan kewenangan sesuai undang-undang sektoral.
Namun, seluruh pelaksanaan tugas PPNS wajib berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan Polri mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara. Langkah sosialisasi ini menjadi krusial untuk menyamakan persepsi antara PPNS dan Polri agar penegakan hukum di lapangan berjalan profesional, transparan, dan sesuai prosedur.
Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan bahwa KUHAP terbaru memperketat tindakan koersif PPNS, terutama terkait penangkapan dan penahanan yang memerlukan persetujuan atau perintah resmi dari pihak Polri. Penegakan hukum juga wajib menjunjung tinggi hak-hak tersangka, termasuk hak didampingi penasihat hukum serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi.
Ditegaskan bahwa kesalahan prosedur sekecil apa pun dapat berdampak serius, menyebabkan tindakan penyidikan batal demi hukum, dan berpotensi digugat melalui praperadilan. Oleh karena itu, tertib administrasi dan koordinasi penyidikan yang baik akan memperkuat kualitas berkas perkara serta meminimalisir kendala saat proses penuntutan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan profesionalisme PPNS di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
Melalui kegiatan ini, Polres Indragiri Hilir berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidikan antara penyidik Polri dengan PPNS sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Langkah penyamaan persepsi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan prosedur di lapangan, sekaligus mendukung terciptanya sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang efektif, humanis, dan berkeadilan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar dengan situasi yang sepenuhnya kondusif.
