Sinergi Perkuat Hukum Sektor Perhubungan Laut: KSOP Kelas IV Tembilahan Bersama Instansi Maritim Wilayah Inhil Resmi Teken MoU dengan Kejari Indragiri Hilir

Daerah54 Dilihat

VALIDUPDATE.COM, INHIL –  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kepatuhan hukum di sektor maritim.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir.

Penandatanganan kerja sama penting ini dilaksanakan secara sinergis bersama KSOP Kelas IV Kuala Cinaku, KSOP Kelas IV Kuala Enok, UPP Kelas III Kuala Gaung, serta UPP Kelas III Sungai Guntung.

Kegiatan penandatanganan tersebut juga dirangkaikan secara resmi dengan peresmian Posko Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Tembilahan.

Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan, Feriland Saragih, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas instansi ini merupakan fondasi vital untuk memastikan setiap langkah operasional dan pelayanan di sektor pelabuhan senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Pengawalan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diyakini mampu memitigasi risiko hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah kerja masing-masing.

“Langkah strategis ini menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan koordinasi, pengawalan, serta kepatuhan hukum demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, aman, dan transparan bagi masyarakat,” ujar Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan, Feriland Saragih.

Kehadiran Posko Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir di Terminal Penumpang Pelabuhan Tembilahan juga diharapkan dapat mendekatkan pelayanan hukum serta pengawasan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

Dengan adanya sinergi yang solid ini, sektor perhubungan laut di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan semakin kuat, berintegritas, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi air.