VALIDUPDATE.COM, TEMBILAHAN – Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasubsi Datun), Bagus Pranata, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan, pada Senin (27/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Iwan Taruna, S.T., M.Si., didampingi unsur Pimpinan DPRD, serta dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir H. Herman, S.E., M.T., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan tamu undangan lainnya.
Agenda utama dalam Rapat Paripurna Ke-11 ini meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025, yang kemudian secara resmi menyetujui Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah.
Selain penetapan pertanggungjawaban APBD TA 2025, rapat paripurna juga membahas laporan Panitia Khusus II mengenai Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Panitia Khusus III terkait Ranperda Penguatan Pendidikan Karakter, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dewan serta penyampaian pendapat akhir dari Bupati Indragiri Hilir.
Kehadiran perwakilan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam agenda penting ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi institusi kejaksaan bersama Forkopimda dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan serta tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Sinergi antara aparat penegak hukum, jajaran eksekutif, dan legislatif di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan terus terjalin erat guna memastikan seluruh proses pelaksanaan anggaran serta pembentukan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi kemaslahatan masyarakat Indragiri Hilir.
